peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015. Dokumen Peraturan : Permendagri No. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2014 Nomor 302);. Tutup. ID : 110 HLM. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 201 2 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)Peraturan Gubernur Bali: Nomor: 52: Judul: Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari: T. Peraturan Pemerintah No. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan. Pemerintah Pusat. 2036, LL : 76 hlm. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. KEMENDAGRI. 18 June 2015: Subjek:-Status: Berlaku: Sumber:-Urusan Pemerintahan: - Bidang Hukum:-Bahasa:. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis,. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Lampiran 4. Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan . 44, BN. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik - 3 -bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Cuti Ke luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawa i Negeri Sipil di Lingkungan Departemen. Nomor 460); 8. bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah dan dinamika perkembangan kawasan perkotaan menuntut perlunya. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 201 2 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252)5. Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN. STATUS PERATURAN. Bahwa adat istiadat dan nilai social budaya. Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2021, No. sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah. Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, beserta perubahannya (Permenkes Nomor 64 Tahun 2016, Permenkes Nomor 4 Tahun 2017. TBN = Tambahan Berita Negara. go. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Pasal II Permendikbudristek Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Perubahan. 506. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1669). Keuangan. Semoga informasi peraturan ini bermanfaat. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut padapenyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);. 2017 Februari 03 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DATA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2016; 2017 Januari 27 BATAS AKHIR PENYAMPAIAN DATA INFORMASI JABATAN PELAKSANA DAN PETA JABATAN SKPD; 2015 Januari 12 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2014. Batang Tubuh Abstrak Lampiran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);. BAB I KETENTUAN UMUM. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan. Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 6. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 52: Judul: Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/kota: T. 3. Keputusan Menteri Luar Negeri. 1030, kemendagri. 18, BN. Permendagri Nomor 52 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 5. 2018/No. 66, BN. Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57/M-IND/PER/7/2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian. . 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. dengan ketentuan perguruan tinggi swasta dalam negeri menyelenggarakan paling sedikit 50% (lima puluh. Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. E. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, indikator, mekanisme, dan evaluasi SPM di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan lain-lain. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12). 2015/NO. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung. ID : 15 HLM. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 8. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri republik. 2015. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH. menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah; Mengingat : 1. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan; 11. perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016(97 view) Hubungan Antar Peraturan. go. Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;. ID : 110 HLM. 30 March 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 8559 kali;menteri dalam negeri republik indonesia peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, menimbang : a. id : 8 hlm. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. go. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 5. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12). tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa susunan organisasi pemerintah desa. Download Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. 59 KB) Terima kasih sudah berkunjung. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R. Subjek OTONOMI DAERAH DAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 7. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 6. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564). Permendagri Nomor 25 Tahun 2021. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. 88 tahun 1972. Indonesia, Kementerian Dalam. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. NOMOR 51 TAHUN 2010 . 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. 28 March 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri; Dilihat 12932 kali; Diunduh 2717 kali;. Artikel. Peraturan Perundang-undangan. Belum ada data…. 55, BN. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TAHUN TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk. Tutup. Judul. Lampiran 1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018:. METADATA PERATURAN. 8, BN 2018/ NO 460; PERATURAN. E. Peraturan. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564),. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PERMENDAGRI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah; PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Nonfisik dana Pelayanan Administrasi Kependudukan. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan digeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah T. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012. PERMENDAGRI No. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN. Bidang. 010/2018 tent ang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 52/pmk. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk. TBN = Tambahan Berita Negara. Peraturan Pemerintah (PP) NO. SALINAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN. 52-53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara. Nomor Tambahan. 2017/NO. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. Mencabut : PERMENDAGRI No. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan. 47 TAHUN. E. Bentuk. TENTANG . kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang. widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 6. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik. MENTERI DALAM NEGERI, Ttd GAMAWAN FAUZI Salinanya sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265); 6. Permendagri No. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Jenis. penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah4. republik indonesia, ttd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan.